APAKAH PERLU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA MENJADI MATA PELAJARAN TERSENDIRI DALAM KURIKULUM SMP/MTS ATAU SMA/SMK?

Akhir-akhir ini muncul wacana bahwa Pendidikan Pancasila telah dikerdikan menjadi Pendidikan Kewarganegaaan (PKn). Wacana ini tentu tidak dapat dikatakan benar, namun tidak pula dapat dikatakan salah. Bagi seseorang yang menganggap bahwa pembinaan/penanaman nilai Pancasila dipersekolahan hanya dilihat dari konteks PKn pernyataan itu ada benarnya. Namun apabila PKn dipandang hanya sebagai salah satu sarana pembinaan/penanaman nilai Pancasila tentu wacana itu kurang sempurna alasannya sebenarnya mata pelajaran PKn telah berupaya menempatkan diri sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukkan warganegara berkarekater Pancasila atau warganegara yang memahami dan bisa melakukan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.


Perlukah mata pelajaran Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran tersendiri dalam Kurikulum SMP/MTs atau SMA/SMK/MA? Jawabannya tentu harus disandarkan pada paradigma lahirnya kurikulum KBK ataupun KTSP. Salah satu paradigma yang menjadi materi pertimbangan penyusunan Komptensi Dasar dalam KBK atau KTSP yaitu mengurangi beban studi yang harus dikuasai oleh penerima didik. Terlalu luas dan beratnya bidang study yang harus ditempuh secara psikologis akan mengganggu tahapan perkembangan penerima didik itu sendiri.

Jika dilihat dari konteks pendidikan dipersekolahan secara keseluruhan, penulis (sebagai praktisi pendidikan di SMP – Guru PKn) memandang bahwa khusus ditingkat SMP tidak perlu ada mata pelajaran Pendidikan Pancasia secara tersendiri, hal ini dimaksud selain mengurangi beban materi latih juga alasannya pembinaan/penanaman nilai Pancasila di persekolahan bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PKn. Ini dibuktikan oleh janji pemerintah melalui jadwal Pengintegrasian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam seluruh mata pelajaran, bahkan dalam seluruh aktivitas yang diselenggarakan di sekolah. Sesuai buku pedoman Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan huruf bangsa adalaah: 1) berkelanjutan; 2) melalui semua mata pelajaran (saling menguatkan), muatan lokal, kepribadian, dan budaya sekolah; 3) nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; 4) dilaksanakan melalui proses berguru aktif

Hasil penelitian yang penulis lakukan melalui Penelitian Tindakan Sekolah (2010) wacana Kontribusi Penerapan Pendekatan PAKEM terhadap Pengembangan Nilai Karakter Bangsa, diperoleh kesimpulan bahwa semakin terampilnya guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran (PAKEM=Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan) semakin banyak nilai-nilai huruf bangsa yang terbina, menyerupai nilai-nilai demokratis, saling menghargai, kerjasama, keberanian dan lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa penbinaan/penanaman nilai Pancasila dapat dilakukan oleh seluruh mata pelajaran, bukan hanya tanggung jawab mata pelajaran PKn.

Lalu bagaimana kontribusi mata pelajaran PKn dalam pembinaan/penanaman nilai-nilai Pancasila. Jawaban tentu PKn harus menjadi tulang punggung dalam pembinaan/penanaman nilai-nilai Pancasila. Hasil diskusi saya dengan guru-guru PKn pada lingkup SMP menyiratkan bahwa materi PKn ketika ini sudah sangat positif serta memiliki organisasi keilmuan yang terperinci yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral, filsafat Pancasila dan meiliki visi yang besar lengan berkuasa nation and character building, citizen empowerment yang diperlukan bisa berbagi civil society (masyarakat kewargaan). Materi PKn ketika ini sudah terhindar dari kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa), serta sudah terhidar dari materi yang bertujuan memperkuat state building (negara diktatorial birokratis; kooptasi negara) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa.

Guru-guru PKn SMP umumnya menyadari bahwa semua Kompetensi Dasar dalam mapel PKn berorientasi pada pengembangan Nilai Pancasila, namun terdapat materi yang menurut pandangan mereka perlu dipertegaskan akan keterkaitannya dengan Pancasila. Bahkan, adapula materi yang menurut pandangan guru-guru perlu dikeluarkan dari Cakupan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran PKn di SMP.

Berikut saya berikan tabel proposal perubahan Komptensi Dasar dalam mapel PKn SMP yang terangkup dari banyak sekali diskusi dengan guru-guru PKn
 


No
Materi / SK
Usulan
1.
Hak Asasi Manusia
Perlu ditambahkan KD wacana HAM menurut pandangan Pancasila dan UUD 1945
2.
Demokrasi
Perlu ditambahkan KD wacana Pengertian dan Prinsip serta Nilai-nilai Demokrasi Pancasila
3.
Potensi Diri
Bahan Ajar ini jika bisa dapat dikeluarkan dari kajian Mapel PKn. Sehingga materi PKn dapat ditata ulang biar tidak terlalu padat, khusus materi/bahan fatwa di kelas VIII yang dianggap terlalu pada oleh guru-guru SMP
4.
Globalisasi
Perlu disederhanakan menjadi Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri Indonesia sehingga materi bukan saja terfokus, juga tidak akan terjadi tumpang tindih dengan materi pelajaran Pengetahuan Sosial
5
Identifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Materi ini diperlukan bukan termasuk Kompetensi Dasar tetapi menjadi materi dengan Standar Kompetensi tersendiri.
6.
Otonomi Daerah
Dalam SK maupun KD dianggap cukup, namun dalam pengkajiannya atau pembahasan materi perlu adanya persamaan batasan materi yang jelas. Hal ini alasannya dalam pelaksanaan banyak guru PKn yang terjerat dalam penanaman konsep Otonomi Daerah, sedangkan Penanaman  sikap kritis siswa terhadap kebijakan publik justru banyak terabaikan.

Usulan perubahan menyerupai yang dicantumkan dalam tebel di atas sebenarnya memang dapat didiskusikan atau difasilitasi dalam aktivitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Namun, alasannya masih banyak guru PKn yang berorientasi pada buku teks yang tersedia tentu akan lebih baik apabila usulan-uslan tersebut dapat dijadikan masukan untuk perbaikan SK/KD PKn SMP di masa yang akan datang.

Berdasarkan argumentasi di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak perlu ada mapel Pendidikan Pancasila secara khusus dalam Kurikulum SMP, namun perlu mengadakan perubahan atau perbaikan Standar Kompetensi atau Komptensi Dasar yang telah ada. Lalu bagaimana dengan Anda guru PKn atau praktisis PKn lainnya? Silahkan tulis komentarnya! Begitu pula untuk guru PKn pada SMA/SMK atau MA tentu Anda lebih paham wacana penerapan pembelajaran PKn di SMA/SMK/MA! Berikan komentarnya. Insya Tuhan akan disampaikan sebagai materi pembaharuan kurikulum PKn di masa yang akan datang.

= Baca Juga =


Sumber http://ainamulyana.blogspot.com/